Dapatkah PPJB Dijadikan Sebagai Alat Bukti?
Pertanyaan: Akta perjanjian perikatan jual beli tanah antara si A (penjual) dan si B (pembeli) dibuat di hadapan notaris tahun 2001. Dapatkah PPJB dijadikan alat bukti gugatan di Pengadilan? Dapatkah menjadi alat bukti setelah 10 tahun kemudian untuk menggugat pihak pihak di luar yang namanya tidak tercantum dalam PPJB, serta digabung dengan pihak A (pihak yang terkait dalam PPJB) dalam...
Bisakah Menjual Tanah Atas Dasar PPJB?
Pertanyaan: Saya mau jual rumah, tapi masih PPJB Lunas, tapi sampai sekarang belum melakukan AJB karena belum bayar pajaknya, dan kebetulan ada yang mau beli rumah itu. Apakah saya harus melakukan balik nama terlebih dahulu atas nama saya sendiri, baru melakukan penjualan ke pihak lain, atau saya bisa langsung melakukan penjualan? Jawaban: Unsur penting perjanjian jual beli adalah objek (barang atau jasa)...
Pahami PPJB agar Tidak Salah Langkah
“Saya ingin membeli sebuah rumah beserta dengan tanahnya. Rencananya pembayaran akan saya lakukan dengan angsuran. Saya sudah menghubungi penjual dan pihak penjual meminta dilakukan pembuatan PPJB terlebih dahulu. Sebenarnya, PPJB itu apa, ya? Dan seperti apa pengaturannya?” Contoh ilustrasi kasus di atas mungkin sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kita atau sanak famili hendak bertransaksi jual beli, lalu hendak...
Panjar Perkara, Sisa Panjar Perkara, Pengambilan Putusan dan Akte Cerai di Pengadilan Agama
Dalam hal cerai gugat, setelah Ketua Majelis membacakan putusan, selanjutnya Penggugat diberi instrumen oleh Ketua Majelis untuk mengambil sisa panjar ke tempat pengembalian sisa panjar bertemu petugas pemegang kas. Petugas pemegang kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Penggugat. Apabila terdapat sisa panjar perkaranya, maka pemegang kas membuatkan kwitansi dan berita acara...
Membayar Panjar Biaya Perkara Semudah Update Status.
Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi atas empat lingkungan peradilan dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dan sekaligus puncak manajemen administrasi (man, money dan material) yang terus berupaya mereformasi peradilan demi terwujudnya badan peradilan yang agung. Mahkamah Agung menyadari di era modern ini teknologi informasi memegang peranan penting dan menentukan dalam perubahan dunia. Teknologi informasi memainkan peran dalam interaksi...
Akibat Hukum Jika Peraturan Perusahaan Tidak Disahkan Menaker
Bandung - Pengertian peraturan perusahaan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Menurut Pasal 108 UU Ketenagakerjaan, Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang...
Akibat Hukum Jika Merekayasa Alat Bukti di Persidangan
Apa yang terjadi jika mengajukan alat bukti palsu/merekayasa alat bukti untuk kelengkapan tuntutan di pengadilan? Misalnya salah satu alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana adalah keterangan saksi. Jika dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh...
Utang Pribadi Isteri Juga Merupakan Utang Suami?
Jika isteri meminjam uang dengan membuat perjanjian dengan pemilik dana tanpa sepengetahuan suami, apakah suami bertanggung jawab atas utang itu? Bagaimana pula jika isteri menjaminkan harta gono gini (rumah) karena meminjam uang tetapi suami tidak mengetahui (termasuk perjanjian dilakukan di notaris tetapi tanpa persetujuan suami), apakah rumah bisa disita untuk melunasi utang tersebut? Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Prof. Subekti,...
HAPI Kota Bandung Selenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
Bandung, pelitaindonews - Sebagai salah satu pilar pergerakan hukum dan HAM, seorang Advokat dituntut untuk memiliki mental, integrasi, kecakapan, dan keterampilan yang memadai dalam mengajalankan tugasnya. Untuk mewujudkan profesi advokat sebagai officium nobile serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme Advokat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka para calon advokat...
Makhluk Apa Omnibus Law itu?
Kata Omnibus Law akhir-akhir ini banyak disebut-sebut oleh pejabat pemerintah, mulai dari Menteri Keuangan Ibu Sri Muliani, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, sampai Presiden Jokowi memunculkan istilah ini pada saat memberikan usulan untuk memangkas regulasi agar membangkitkan gairah investasi di Indonesia, yang hingga saat ini investasi tidak kunjung menunjukkan angka yang optimis untuk mencapai target yang diharapkan. Omnibus Law berasal...